• Tersangka KPK! Menpora Imam Nahrawi Diduga Terima Suap 26,5 Miliar, Sebagian Untuk Pribadi

    Tersangka KPK! Menpora Imam Nahrawi Diduga Terima Suap 26,5 Miliar, Sebagian Untuk Pribadi

    Beritahati, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka.

    Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

    "Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

    Kepada media, Alex menjelaskan Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

    Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkai ketua Dewan Pengah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam.

    "Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora," ucapnya.

    "Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," lanjutnya.

    Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Baca

     

     

  • Usai Ketok Palu DPR, Ketua KPK Tegaskan Kepada Pegawai Jangan Berhenti Berantas Korupsi

    Usai Ketok Palu DPR, Ketua KPK Tegaskan Kepada Pegawai Jangan Berhenti Berantas Korupsi

    Beritahati, Jakarta – Usai DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepada seluruh pegawai Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan upaya pemberantasan korupsi tak boleh berhenti.
    Ketua lembaga antirasuah itu mengirimkan e-mail "Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikit pun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (18/9).

    Pesan Agus kepada seluruh pegawai KPK itu dikonfirmasi oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Febri mengatakan KPK saat ini tidak boleh berhenti melawan korupsi meski kondisi serba sulit.

    "Di tengah kondisi yang serba sulit saat ini, kami memahami bahwa KPK tidak boleh patah arang dan berhenti melakukan tugas pemberantas korupsi," kata Febri.

    Selain itu, Febri mengatakan KPK mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini menunjukkan sikap dan suara yang tegas untuk mengawal pemberantasan korupsi. Meski suara itu tidak dihiraukan dan RUU KPK tetap disahkan, Febri mengajak semua pihak tetap mengawal dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Sebelumnya diberitakan, DPR mengesahkan RUU KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9). RUU tentang KPK disahkan di tengah gelombang penolakan yang begitu kuat dari sejumlah elemen masyarakat.

    Revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Namun DPR tetap mengesahkan RUU tentang KPK itu.

  • Wakil Ketua KPK, Laode Syarif Anggap Menkumham Yasona Bohong

    Wakil Ketua KPK, Laode Syarif Anggap Menkumham Yasona Bohong

    Beritahati, Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly ingkar janji soal akan ada mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Laode melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Laode juga mengatakan Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham pada Kamis, 12 September 2019.

    "Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja," tambah Syarif.

    Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sehingga dan membantah KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU tersebut.

    "Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM (Daftar Isian Masalah) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," tegas Laode.

    Laode juga mengatakan ia sudah meminta Yasonna Laoly untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum Pemerintah mengambil sikap akhir karena detail DIM yang dibahas tidak pernah dibahas bersama KPK.

    "Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup," ungkap Laode.

  • Kapolri Tito Beri Hadiah Spesial Bagi Anggota yang Berhasil Atasi Kebakaran Hutan

    Kapolri Tito Beri Hadiah Spesial Bagi Anggota yang Berhasil Atasi Kebakaran Hutan

    Beritahati, Pekanbaru - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dengan tegas akan memberikan hukuman dan penghargaan kepada anggotanya yang tidak bekerja dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

    Kapolri Tito Karnavian membentuk tim khusus yang akan menilai kinerja anggota yang penanganan karhutla dan upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

    "Saya bentuk tim, silakan bergerak dan nanti ada tim penilai dari mabes polri jajaran Irwasum dan Propam yang akan cek seluruh wilayah tarmasuk Polsek, Polres, Polda. Kalau seandainya ada yang tidak terkendali dan upaya maksimal, serta penangkapan tak ada maka Kapolda, Kapolres out," tegasnya, Selasa (17/9).

    Hal sebaliknya juga akan diberikan penghargaan bagi anggota yang bekerja maksimal lakukan penanggulangan karhutla.

    "Kalau seandainya mereka berhasil melakukan penangkapan tertangkap tangan dan lalai, maka kita berikan reward sekolah, promosi, termasuk KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa) sehingga dengan ada reward ini akan terpacu anggota di lapangan," imbuhnya.

    Selain itu, penanganan pidana pembakar hutan dan lahan dari perusahaan akan diturunkan dengan bantuan Bareskrim Mabes Polri.

    "Termasuk masalah korporasi kita turunkan Bareskrim khusus menangani masalah korporasi bukan perorangan. Kemudian kordinasi dengan stake holder terkait yakni Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tutupnya.

Galeri